Pembangunan Antimodernisasi

Suci Ayu Latifah *

Koran Sindo, 10 Mar 2017

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diada kan di 101 daerah dan diikuti 153 pasangan calon telah berlangsung serentak pada 15 Februari 2017 lalu.

Masyarakat Indonesia kembali ditantang dan diuji untuk memilih kepala daerah yang siap melakukan perubahan besar bagi daerah yang diam punya.

Salah satu harapan terbesar masyarakat adalah pembenah an infrastruktur yang terstruktur, rapi, dan terarah agar pembangunan ekonomi daerah meng alami perkembangan menuju tingkat perbaikan.

Seperti yang diungkapkan Gubernur Bank Indo nesia Agus Martowardojo, pilkada yang diselenggarakan 101 daerah secara otomatis dapat meningkatkan konsumsi yang berimbas terhadap per tumbuhan ekonomi pada 2017.

Beberapa hal yang memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, terutama di DKI Jakarta, di antaranya investasi dan indeks saham menurun, kegiatan ekonomi cenderung tidak berubah, rupiah melemah, inflasi yang terjadi tidak terlalu besar, dan pertum buhan ekonomi negatif ketika terjadi demonstrasi.

Berbicara soal melemahnya rupiah, sehari se telah pilkada berlangsung, nilai rupiah menurun empat poin di posisi penutupan per dagangan. Sebelumnya dari Rp13.321 men jadi Rp13.317 per dolar AS.

Seusai demonstrasi di DKI Jakarta, nilai rupiah turun tiga poin. Hal ini berdampak pada kondisi politik yang tidak stabil terhadap pembangunan ekonomi.

Namun di sisi lain, nilai tukar rupiah tidak ada ancam an yang mengerikan. Hal ini terbukti dengan kondisi pilkada yang berlangsung di Indonesia terbilang aman dan stabil.

Penangan an seperti politik uang sudah diluncurkan guna mengantisipasi politik uang dan jual-beli suara oleh pesaing dari sejumlah partai politik yang dibentuk partai politik.

Jumlah kampanye kali ini tidak dibatasi oleh peredaran uang tinggi yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Namun, lagi-lagi dengan kecanggihan teknologi dan informatika, dana kampanye lebih banyak dialokasikan dengan biaya yang lebih rendah.

Selain itu, pertumbuhan ber basis ekonomi dalam triwulan I/2017 lebih baik dari triwulan IV/2016 lalu. Nilai perbaikan pertumbuhan ekonomi pada I/2017 bersamaan memperbaiki pertumbuhan ekspor Indonesia dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi di proyeksikan berkisar 5-5,4 %.

Realitan ya, pertumbuhan ekonomi pada I/2017 mengarah ke titik tengah yang lebih positif. Pemerintah daerah tahun ini mewajibkan untuk mengalokasikan minimal 25% dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima untuk perbaikan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan baik ter sebut diterap kan karena se lama pantauan tahun 2016 anggaran daerah dinilai banyak tersendatnya.

Munculnya pilkada serentak ini diharapkan: mampu memperbaiki layanan publik, kebijakan prorakyat, membenahi infrastruktur, memberan tas korupsi di kalangan birokrasi, terciptanya lapangan pekerjaan, terlebihnya hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Untuk membangun kerja sama ekonomi yang baik, negara harus selalu menyapa rakyat dan memberikan aksesibi litas yang seluas-luasnya bagi pembangun an ekonomi rakyat, dan jangan biarkan ekonomi rakyat dieksploitasi oleh pe milik modal dengan dalih modernisasi ekonomi sehingga nantinya terbangunlah pembangunan ekonomi yang sinergis.

*) Mahasiswi Ilmu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. STKIP PGRI PONOROGO