Sujatmiko
http://www.tempointeractive.com/
TEMPO Interaktif, LAMONGAN:Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, akan menerapkan tenaga surya (solar cell) untuk kebutuhan penerangan jalan umum (PJU). Pemakaian tenaga surya ini bisa mengirit Rp 600 juta perbulan dari Rp 800 juta perbulan yang harus ditanggung pemerintah setempat jika memakai listrik PLN.
Program pemakaian tenaga surya ini, kini tengah digodok oleh tim perumus dari sejumlah instansi. Nantinya, tim akan melibatkan sejumlah tenaga ahli, di antaranya dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan juga dari Universitas Muhammadiyah Malang. Perguruan tinggi terakhir ini, terbukti berhasil memanfaatkan tenaga air (hidrologi) untuk kebutuhan listrik di kampusnya. Selain itu, juga akan melakukan penjajakan dengan pihak PLN Areal Pelayanan Jaringan Bojonegoro (membawahi Lamongan, Tuban, dan
Bojonegoro).
Menurut Bupati Lamongan, Masfuk, program penggunaan tenaga surya ini, sudah dalam tahap pembahasan. Modal awal untuk uji coba kini masih dalam proses persetujuan dengan pihak DPRD Lamongan. “Secepatnya kita realisasikan,” katanya Kamis (4/9).
Data di Pemerintah Lamongan menyebutkan, selama ini anggaran yang disesiakan untuk membayar penerangan jalan umum, minimal Rp 800 juta perbulan atau Rp 9,6 miliar pertahun yang harus dibayar ke PLN Lamongan. Dana sebesar itu tentu dirasa sangat berat, mengingat kebutuhan listrik untuk fasilitas umum cukup tinggi. Tapi, jika pemakaian tenaga surya berhasil, bisa dihemat Rp 7,6 miliar setahun. Dana yang dihemat bisa dialihkan untuk percepatan pembangunan di sektor lain.
Juru bicara PLN Areal Pelayanan Jaringan Bojonegoro, Widianto. membenarkan soal rencana pembuatan tenaga surya oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Menurutnya, langkah yang ditempuh Pemerintah Lamongan merupakan keputusan tepat. Sebab, jika itu terlaksana, akan membantu krisis listrik di Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.
http://www.tempointeractive.com/
TEMPO Interaktif, LAMONGAN:Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, akan menerapkan tenaga surya (solar cell) untuk kebutuhan penerangan jalan umum (PJU). Pemakaian tenaga surya ini bisa mengirit Rp 600 juta perbulan dari Rp 800 juta perbulan yang harus ditanggung pemerintah setempat jika memakai listrik PLN.
Program pemakaian tenaga surya ini, kini tengah digodok oleh tim perumus dari sejumlah instansi. Nantinya, tim akan melibatkan sejumlah tenaga ahli, di antaranya dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan juga dari Universitas Muhammadiyah Malang. Perguruan tinggi terakhir ini, terbukti berhasil memanfaatkan tenaga air (hidrologi) untuk kebutuhan listrik di kampusnya. Selain itu, juga akan melakukan penjajakan dengan pihak PLN Areal Pelayanan Jaringan Bojonegoro (membawahi Lamongan, Tuban, dan
Bojonegoro).
Menurut Bupati Lamongan, Masfuk, program penggunaan tenaga surya ini, sudah dalam tahap pembahasan. Modal awal untuk uji coba kini masih dalam proses persetujuan dengan pihak DPRD Lamongan. “Secepatnya kita realisasikan,” katanya Kamis (4/9).
Data di Pemerintah Lamongan menyebutkan, selama ini anggaran yang disesiakan untuk membayar penerangan jalan umum, minimal Rp 800 juta perbulan atau Rp 9,6 miliar pertahun yang harus dibayar ke PLN Lamongan. Dana sebesar itu tentu dirasa sangat berat, mengingat kebutuhan listrik untuk fasilitas umum cukup tinggi. Tapi, jika pemakaian tenaga surya berhasil, bisa dihemat Rp 7,6 miliar setahun. Dana yang dihemat bisa dialihkan untuk percepatan pembangunan di sektor lain.
Juru bicara PLN Areal Pelayanan Jaringan Bojonegoro, Widianto. membenarkan soal rencana pembuatan tenaga surya oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Menurutnya, langkah yang ditempuh Pemerintah Lamongan merupakan keputusan tepat. Sebab, jika itu terlaksana, akan membantu krisis listrik di Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar