Kompas, 09 Okt 2005
Polemik tentang Dewan Kesenian Indonesia belakangan ini, terasa sangat memprihatinkan. Sebab dalam konteks pergulatan pikiran tentang kesenian dan kebudayaan, hal tersebut sangat tidak produktif. Kongres Kebudayaan dan Kesenian pun, hanya menghasilkan rèngèkan kepada penguasa. Bukan kritik dan koreksi terhadap berbagai ketidakadilan, dan kinerja pengelola negara yang tidak profesional.
Majalah Pujangga Baru, 2 Agustus 1935, memuat tulisan Sutan Takdir Alisyahbana berjudul "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-Prae-Indonesia." Tulisan Takdir ini kemudian ditanggapi oleh Sanusi Pane dan Poerbatjaraka. Inilah awal dari sebuah polemik, yang terkenal dengan sebutan Polemik Kebudayaan. Polemik yang menjadi klasik ini, kemudian melibatkan banyak nama seperti Sutomo,
Adinegoro, dan Ki Hajar Dewantara. Padahal, ketika itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Membaca kembali polemik mereka yang kemudian dibukukan ini, akan tampak betapa pikiran para tokoh budaya kita saat itu sangat melampaui zamannya.
Tahun 1950, ketika republik muda ini masih belum sembuh dari karut-marut perang kemerdekaan dan penjajahan Jepang, kita dikejutkan oleh Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat pernyataan ini berasal dari para seniman dan budayawan "Gelanggang Seniman Merdeka", sebuah kelompok seniman yang didirikan Chairil Anwar. Kemudian, suasana politik yang mulai memanas tahun 1960-an pun, juga melahirkan Manifes Kebudayaan. Latar belakang manifes ini bukan soal politik, melainkan konsep berkesenian, yang berbeda dengan konsep berkeseniannya para seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).
Para tokoh yang melahirkan Polemik Kebudayaan, Surat Kepercayaan Gelanggang dan Manifes Kebudayaan, adalah sosok yang memiliki integritas tinggi terhadap kebudayaan dan kesenian. Hingga kalau media massa menyediakan ruang untuk polemik tersebut, para pembaca bahkan masyarakat Indonesia saat ini pun, sangat diuntungkan. Itulah yang kemudian juga terjadi ketika terjadi polemik tentang ada tidaknya seni lukis Indonesia, kritik sastra Metode Ganzheit dan kritik sastra Aliran Rawamangun, sastra kontekstual, sastra pinggiran, Senirupa Baru dan lain-lain.
Konsep Berkesenian
Polemik tentang "Pengadilan Puisi" pada tahun 1974, meskipun bernada gurauan dan main-main, yang menjadi pokok soal juga tetap sebuah konsep berkesenian. Ketika itu genre lirik gaya Sapardi Djoko Damono dan Goenawan Moehamad, sangat ngetrend di kalangan penyair muda di Majalah Horison. Trend inilah yang ditentang oleh Darmanto Yatman, Soetardji Calzoun Bahcri, dan Remy Silado, yang lebih condong ke genre Puisi Mbeling yang dilansir majalah Aktuil. Pergulatan pikiran yang disampaikan dengan gaya main-main ini, sama sekali tidak mempermasalahkan dana dari APBD/APBN, keberadaan Dewan Kesenian, atau SK Presiden. Lokasi sidangnya pun di Bandung dan Rawamangun. Bukan di Pusat Kesenian Jakarta (TIM).
Beda dengan Kongres Kebudayaan tahun lalu dan Kongres Kesenian tahun ini, yang rumusan pernyataannya hanya berkutat di sekitar rengekan kepada penguasa. Sebab mereka yang ikut kongres, kebanyakan juga seniman plat merah. Dana yang digunakan pun, mereka anggap berasal dari penguasa. Dalam kondisi demikian, akal sehat menjadi tumpul. Para seniman plat merah ini sulit untuk bersikap kritis, karena mereka lupa bahwa dana yang digunakan untuk kongres itu jelas bukan uang bupati, gubernur atau presiden. Mereka ini tidak akan mudah menerima kenyataan, bahwa kongres itu didanai uang rakyat yang berasal dari pajak, cukai retribusi, dan lain-lain. Sebab yang bekerja menghasilkan uang adalah rakyat dan pengusaha. Bukan penguasa.
Sebenarnya, ada banyak hal yang lebih urgen untuk dipermasalahkan oleh seniman dewasa ini, selain merengek soal dana APBD dan APBN untuk kegiatan berkesenian. Sebab kegiatan berkesenian di Indonesia akhir-akhir ini justru sangat sehat. Para calon penyanyi, sekarang bisa secara fair beradu kebolehan dalam AFI, KDI, dan Indonesian Idol. Penulis teenlit dan chicklit, meski usia baru belasan, bisa memperoleh puluhan juta rupiah hanya dalam jangka waktu beberapa bulan. Sebab jenis buku yang dicetak 10.000 eksemplar ini, bisa habis hanya dalam jangka waktu dua bulan. Sementara novel tahun 1990-an yang dicetak 3.000 eksemplar, belum tentu habis dalam jangka waktu satu tahun. Fenomena sehatnya berkesenian demikian, pasti luput dari pengamatan para seniman plat merah yang ikut berkongres.
Para pegiat senirupa, grafis, teater, tari, monolog, dan lain-lain sekarang banyak yang bisa eksis, hidup makmur dari berkesenian dan mendanai kegiatan kesenian mereka. Sebab mereka dibutuhkan masyarakat. Masyarakatlah yang mendanai kegiatan berkesenian para seniman sejati ini. Yang menjadi masalah adalah, banyak kesenian eksperimental yang penting, tetapi tidak akan laku dijual ke pasar bebas. Kegiatan inilah yang harus didanai oleh pemerintah. Tetapi batas antara kesenian eksperimental dan kesenian busuk, bisa dengan mudah dimanipulasi oleh para "pejabat kesenian". Lalu dana APBD dan APBN, lebih banyak digunakan untuk mendanai kegiatan kesenian berselera rendah, yang sebenarnya tidak layak tampil di depan publik.
Bukan Seniman Papan Atas
Masih agak menggembirakan juga, bahwa mereka yang terlibat dalam perdebatan seru tentang pro dan kontra Dewan Kesenian Indonesia, atau ikut kongres, bukan seniman papan atas Indonesia. Namun yang menyedihkan, polemik tentang hal itu telah mengotori halaman koran akhir-akhir ini. Kita tidak sadar, ternyata telah terjadi degradasi pemikiran tentang kebudayaan dan kesenian di Indonesia. Dibandingkan dengan era Polemik Kebudayaan, Surat Kepercayaan Gelanggang, Manifes Kebudayaan, Pengadilan Puisi, Senirupa Baru, dan lain-lain telah terjadi pendangkalan cara berpikir yang luar biasa. Nalar seniman seakan terjun bebas dari ubun-ubun ke jempol kaki.
Pergulatan pikiran berkesenian yang berpengaruh terhadap kemanusiaan, kehidupan berbangsa dan bernegara itu; telah berubah menjadi perdebatan tentang kekuasaan dan fulus secara fulgar. Chairil Anwar memang pernah menyebut nama penguasa (Bung Karno dan Syahrir) dalam salah satu puisinya. Namun penyebutan nama dalam puisi itu sangat jujur, spontan dan telah mengabadikan kebesaran nama si
penyair maupun nama yang disebut dalam puisi tersebut. Beda ketika sebuah kongres kesenian menyebut-nyebut nama sang penguasa, guna memohon agar nasib berkesenian mereka diperhatikan (dan diberi SK serta fulus).
Pendangkalan pola pikir kongres-kongres demikian, menjadi semakin kontras dengan kegiatan berkesenian era tahun 1970 dan 1980-an yang justru banyak berbenturan dengan penguasa. Tahun-tahun itu Pramoedya Ananta Toer ditahan di Pulau Buru dan Rendra di Guntur tanpa proses pengadilan. Banyak kegiatan berkesenian yang pada era itu harus main kucing-kucingan dengan penguasa. Larangan berkesenian dengan sangat mudah meluncur dari tangan aparat keamanan. Tetapi ketika itulah seniman bisa berdiri tegak dan tidak loyo ketika berhadapan dengan penguasa. Sementara seniman kongres dan pemohon SK, kepalanya akan menunduk, dan kedua tangan mengatup ke depan.
Dijumput dari: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.399738543385590.111220.119320814760699&type=3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar