Bandung Mawardi *
Bali Post, 17 Maret 2013
BAHASA Indonesia tumbuh dalam bentukan, modifikasi dan intervensi pemerintah kolonial, filolog dan orientalis. Lakon kolonialisme memberi percik-percik renungan tentang nasib bahasa. Kita bisa simak dari klaim Ch. A. van Ophuisjen, ahli tata bahasa Melayu, ilmuwan mumpuni Belanda. Penerbitan buku “Tata Bahasa Melayu” (1910 dan 1915) mengesahkan Ophuisjen sebagai mpu linguistik dalam bayang-bayang kerja keintelektualan dan pamrih kolonial. Buku di negeri kolonial tentu tak sekadar tumpukan halaman-halaman kertas, taburan kata dan ilustrasi, dokumen bisu. Buku kerap jadi juru bicara kekuasaan, kontrol politik dan pembentuk identitas.
Buku ajaib di permulaan abad XX itu mengandung maksud sebagai penopang dari riwayat kolonialisme. Ophuisjen ingin buku itu jadi bahan pembelajaran bagi sarjana hukum atau calon pegawai negeri di Hindia Timur dalam menempuhi ujian bahasa Melayu. Penguasaan bahasa berarti kematangan politis, peka peta kultural dan kepemilikan otoritas administratif. Kolonialisme bekerja dengan bahasa. Ophuisjen pun menjadi pembawa obor untuk aliran kolonialisme atas nama politik, ilmu pengetahuan dan kultural. Pembelajaran dan penguasaan bahasa Melayu untuk orang-orang Belanda sebagai pejabat (pegawai) mencirikan sistematisasi kolonialistik. Kerja menulis dan mengedarkan buku (resmi) tata bahasa ala ilmuwan Belanda pun memberi aksen atas dominasi pengetahuan dan politik bahasa. Buku itu masih jadi sandaran pengertian-pengertian, rujukan dari kesejarahan linguistik, dan modal untuk pertumbuhan bahasa Indonesia.
Pengaruh buku itu signifikan, menebar kuasa pengetahuan dan meresapkan ideologisasi bahasa bagi masyarakat kolonial. Klaim ganjil atas peran dan pengaruh bahasa Melayu justru tampil dalam buku “Bidoean Ketjil jaitoe Njanjian dengan Doea Soeara oentoek Anak-anak di Maloko, Minahasa, dan Timor”, susunan I. Tupamahu (1911). Buku tipis ini suara di seberang pembakuan bahasa Melayu, komodifikasi bahasa politik dan administratif dan satire atas kuasa pengetahuan-kultural. Pergaulan dengan bangsa asing selama ratusan tahun telah membuat masyarakat di tiga daerah itu merasa asing dengan bahasa Melayu. Tupamahu menjelaskan: “Mereka itoe beladjar bahasa Melajoe sebagai terpaksa; sjair Melajoe djanggal dan tjanggoeng pada pendengarannja. Sesoenggoehnja mereka itoe berbahasa Melajoe, tetapi didalam toetoer bitjaranja, didalam toelisanja poen mereka itoe bersimpang kepada djalan bahasa Belanda.” Petikan ini merepresentasikan represi dan resistensi atas kuasa bahasa Melayu dengan dalil lokalitas, akulturasi, dan imajinasi-kultural. Bahasa Melayu tidak mutlak mendefinisikan nalar dan imajinasi bagi masyarakat di Maluku, Minahasa, dan Timor. Mereka justru bergerak-menapaki di jalan bahasa Belanda.
Narasi historis ini juga melengkapi kisah ganjil bahasa di Tanah Batak. Makna kehadiran bahasa Melayu dalam sistem pengajaran menjadi momok bagi pemerintah kolonial Belanda dan zending (Jerman). Bahasa Melayu identik dengan identitas Islam, lokalitas, dan subversi. Uli Kozok (2010) menilai bahwa bahasa Melayu adalah bahasa mengandung perlawanan, pengislaman, nasionalisme dan penyadaran politik. Batakmission lamban dan hati-hati dalam proyek pendidikan di Tanah Batak pada awal abad XX. Mereka curiga atas pengaruh mata pelajaran bahasa Melayu. Bahasa ini dianggap bakal memudahkan proyek islamisasi, nasionalisme dan identitas-lokal. Mereka malah menjanjikan bahwa dengan penguasaan bahasa Belanda bisa jadi modal bagi masyarakat Batak untuk memperoleh pekerjaan di pemerintahan kolonial. Isolasi atas bahasa Melayu terjadi dengan pertimbangan politik, agama, dan kultural. Pendirian sekolah berbahasa Melayu baru berhasil didirikan 1914 kendati tidak menyeluruh. Kontrol dan intervensi tetap diberlakukan demi agenda melanggengkan nalar kolonialistik.
Sejarah bahasa Melayu adalah sejarah terang dan gelap. Peran bahasa Melayu di Jawa dan Sumatra mungkin jadi pijakan kolonial untuk mafhum tentang strategi politik bahasa demi kekuasaan dan modal. Masyarakat memandang bahasa Melayu dengan pendasaran politik, agama dan kultural. Keterpaksaan memakai bahasa Melayu bagi masyarakat Maluku, Minahasa, Timor seolah menandai resapan pembaratan. Identitas dan lokalitas mencair gara-gara afirmasi bahasa Belanda dan kegandrungan meniru kultur Barat dalam bentuk adat, budi pekerti, pakaian, makanan, dan minuman. Puja atas bahasa Belanda menempatkan masyarakat di seberang proyek bahasa Melayu oleh kolonial dan pergerakan nasionalisme oleh pribumi. Kondisi ini kontras dengan dambaan masyarakat Batak untuk menerima, mempelajari dan mengolah bahasa Melayu sebagai modal menyemai nasionalisme, penyulut identitas, dan misi agama. Kisah-kisah ganjil ini seolah sentilan atas kemapanan studi bahasa oleh kalangan sarjana kolonial dan politik bahasa oleh pemerintah kolonial melalui sekolah, mata pelajaran, riset, buku dan administrasi pemerintahan.
Kisah
Kisah bahasa Melayu awal abad XX turut diolah oleh Marco Kartodikromo (1890-1932), wartawan dan pengarang kondang di Jawa, ikon pengusung bahasa jalanan. Marco tidak fasih memakai bahasa Belanda, kikuk menulis dengan bahasa Jawa, dan girang untuk mengolah-menghidupi bahasa Melayu. Keminderan dan resistensi atas bahasa Belanda digantikan dengan kegandrungan mengenakan model pakaian necis ala Barat. Kekakuan mengurusi bahasa Jawa digantikan dengan gairah menggarap serial Babad Tanah Jawa memakai bahasa Melayu. Marco merasa hidup dan menemukan modal politik, identitas, imajinasi, rasionalitas, dan nasionalisme dalam bahasa Melayu. Bahasa ini dihidupi dan digerakkan dalam produksi tulisan-tulisan jurnalistik (Medan Prijaji, Doenia Bergerak, Sinar Djawa, Sinar Hindia, Medan Moeslimin, Hidoep) dan sastra (Matahariah, Student Hidjo, Mata Gelap).
Girang bahasa Melayu ala Marco dijadikan klaim bagi Rudolf Mrazek (2006) untuk menjelaskan jalan modernitas dan pikat bahasa dalam membentuk kesadaran nasionalistik. Mrazek menduga bahwa bahasa Melayu bagi Marco adalah “bahasa pembuangan” dan “bahasa pengucilan”. Marco mengolah bahasa Melayu dalam kebebasan politik-kultural dan pencapaian semantik. Ikhtiar dan eksperimen bahasa menghasilkan ketidakstabilan atau kemapanan bahasa Melayu. Ulah ini mungkin sindiran telak atas impian Ophuijsen dan dikte kolonial dalam menciptakan masyarakat patuh melalui bahasa. Marco tampil mengguncang, mencurigai, meredefinisi, dan merancukan. Mrazek menyebut proyek bahasa Marco sebagai kepandaian menggores dan meretakkan segala polesan dan penghalusan (bahasa) di koloni. Bahasa Melayu direcoki oleh Marco dari kurungan tata bahasa, mata pelajaran, dan administrasi kolonial. Bahasa Melayu mesti bergerak di jalanan, membuat biografi nasionalistik, dan menyebar dalam deru modernitas. Bahasa Melayu pun menempuhi nasib sensasional berlumuran ideologi, utopia-kultural, dan dendam sejarah. Wartawan, pengarang, guru, dan aktivis tampil intensif mengolah bahasa Melayu dengan optimisme kendati kerap menemui dilema di persimpangan jalan.
Sejarah kita terbentuk dari sikap bahasa di persimpangan jalan. Bahasa Melayu telah mendefinisikan manusia, masyarakat dan negara dengan pelbagai pertaruhan identitas, nasionalisme, agama, imajinasi, dan rasionalitas. Bahasa Melayu lekas terpahami sebagai bahasa Indonesia dalam detik-detik bergerak historis-politis: mengandaikan tentang proyek keindonesiaan. Bahasa ini lekas bertaburan di sekolah, televisi, rumah, iklan, film, lagu atau pidato. Bahasa menjalar dan meresapi diri secara represif, persuasif dan impresif melalui imperatif negara dan kegirangan individual. Bahasa jadi ajang pendefinisian, medium penemuan dan pelenyapan pelbagai nilai, modal pemartabatan bangsa, dan jalan mengolah peradaban. Kita seolah menganut pandangan ini tapi salah tingkah saat menghidupi bahasa sendiri dalam godaan-godaan global. Kita tanpa sadar menginferiorisasi atau mematikan bahasa Indonesia untuk selebrasi globalisasi.
*) Bandung Mawardi, Pengelola Jagat Abjad Solo
Dijumput dari: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaminggu&kid=18&id=74648
Bali Post, 17 Maret 2013
BAHASA Indonesia tumbuh dalam bentukan, modifikasi dan intervensi pemerintah kolonial, filolog dan orientalis. Lakon kolonialisme memberi percik-percik renungan tentang nasib bahasa. Kita bisa simak dari klaim Ch. A. van Ophuisjen, ahli tata bahasa Melayu, ilmuwan mumpuni Belanda. Penerbitan buku “Tata Bahasa Melayu” (1910 dan 1915) mengesahkan Ophuisjen sebagai mpu linguistik dalam bayang-bayang kerja keintelektualan dan pamrih kolonial. Buku di negeri kolonial tentu tak sekadar tumpukan halaman-halaman kertas, taburan kata dan ilustrasi, dokumen bisu. Buku kerap jadi juru bicara kekuasaan, kontrol politik dan pembentuk identitas.
Buku ajaib di permulaan abad XX itu mengandung maksud sebagai penopang dari riwayat kolonialisme. Ophuisjen ingin buku itu jadi bahan pembelajaran bagi sarjana hukum atau calon pegawai negeri di Hindia Timur dalam menempuhi ujian bahasa Melayu. Penguasaan bahasa berarti kematangan politis, peka peta kultural dan kepemilikan otoritas administratif. Kolonialisme bekerja dengan bahasa. Ophuisjen pun menjadi pembawa obor untuk aliran kolonialisme atas nama politik, ilmu pengetahuan dan kultural. Pembelajaran dan penguasaan bahasa Melayu untuk orang-orang Belanda sebagai pejabat (pegawai) mencirikan sistematisasi kolonialistik. Kerja menulis dan mengedarkan buku (resmi) tata bahasa ala ilmuwan Belanda pun memberi aksen atas dominasi pengetahuan dan politik bahasa. Buku itu masih jadi sandaran pengertian-pengertian, rujukan dari kesejarahan linguistik, dan modal untuk pertumbuhan bahasa Indonesia.
Pengaruh buku itu signifikan, menebar kuasa pengetahuan dan meresapkan ideologisasi bahasa bagi masyarakat kolonial. Klaim ganjil atas peran dan pengaruh bahasa Melayu justru tampil dalam buku “Bidoean Ketjil jaitoe Njanjian dengan Doea Soeara oentoek Anak-anak di Maloko, Minahasa, dan Timor”, susunan I. Tupamahu (1911). Buku tipis ini suara di seberang pembakuan bahasa Melayu, komodifikasi bahasa politik dan administratif dan satire atas kuasa pengetahuan-kultural. Pergaulan dengan bangsa asing selama ratusan tahun telah membuat masyarakat di tiga daerah itu merasa asing dengan bahasa Melayu. Tupamahu menjelaskan: “Mereka itoe beladjar bahasa Melajoe sebagai terpaksa; sjair Melajoe djanggal dan tjanggoeng pada pendengarannja. Sesoenggoehnja mereka itoe berbahasa Melajoe, tetapi didalam toetoer bitjaranja, didalam toelisanja poen mereka itoe bersimpang kepada djalan bahasa Belanda.” Petikan ini merepresentasikan represi dan resistensi atas kuasa bahasa Melayu dengan dalil lokalitas, akulturasi, dan imajinasi-kultural. Bahasa Melayu tidak mutlak mendefinisikan nalar dan imajinasi bagi masyarakat di Maluku, Minahasa, dan Timor. Mereka justru bergerak-menapaki di jalan bahasa Belanda.
Narasi historis ini juga melengkapi kisah ganjil bahasa di Tanah Batak. Makna kehadiran bahasa Melayu dalam sistem pengajaran menjadi momok bagi pemerintah kolonial Belanda dan zending (Jerman). Bahasa Melayu identik dengan identitas Islam, lokalitas, dan subversi. Uli Kozok (2010) menilai bahwa bahasa Melayu adalah bahasa mengandung perlawanan, pengislaman, nasionalisme dan penyadaran politik. Batakmission lamban dan hati-hati dalam proyek pendidikan di Tanah Batak pada awal abad XX. Mereka curiga atas pengaruh mata pelajaran bahasa Melayu. Bahasa ini dianggap bakal memudahkan proyek islamisasi, nasionalisme dan identitas-lokal. Mereka malah menjanjikan bahwa dengan penguasaan bahasa Belanda bisa jadi modal bagi masyarakat Batak untuk memperoleh pekerjaan di pemerintahan kolonial. Isolasi atas bahasa Melayu terjadi dengan pertimbangan politik, agama, dan kultural. Pendirian sekolah berbahasa Melayu baru berhasil didirikan 1914 kendati tidak menyeluruh. Kontrol dan intervensi tetap diberlakukan demi agenda melanggengkan nalar kolonialistik.
Sejarah bahasa Melayu adalah sejarah terang dan gelap. Peran bahasa Melayu di Jawa dan Sumatra mungkin jadi pijakan kolonial untuk mafhum tentang strategi politik bahasa demi kekuasaan dan modal. Masyarakat memandang bahasa Melayu dengan pendasaran politik, agama dan kultural. Keterpaksaan memakai bahasa Melayu bagi masyarakat Maluku, Minahasa, Timor seolah menandai resapan pembaratan. Identitas dan lokalitas mencair gara-gara afirmasi bahasa Belanda dan kegandrungan meniru kultur Barat dalam bentuk adat, budi pekerti, pakaian, makanan, dan minuman. Puja atas bahasa Belanda menempatkan masyarakat di seberang proyek bahasa Melayu oleh kolonial dan pergerakan nasionalisme oleh pribumi. Kondisi ini kontras dengan dambaan masyarakat Batak untuk menerima, mempelajari dan mengolah bahasa Melayu sebagai modal menyemai nasionalisme, penyulut identitas, dan misi agama. Kisah-kisah ganjil ini seolah sentilan atas kemapanan studi bahasa oleh kalangan sarjana kolonial dan politik bahasa oleh pemerintah kolonial melalui sekolah, mata pelajaran, riset, buku dan administrasi pemerintahan.
Kisah
Kisah bahasa Melayu awal abad XX turut diolah oleh Marco Kartodikromo (1890-1932), wartawan dan pengarang kondang di Jawa, ikon pengusung bahasa jalanan. Marco tidak fasih memakai bahasa Belanda, kikuk menulis dengan bahasa Jawa, dan girang untuk mengolah-menghidupi bahasa Melayu. Keminderan dan resistensi atas bahasa Belanda digantikan dengan kegandrungan mengenakan model pakaian necis ala Barat. Kekakuan mengurusi bahasa Jawa digantikan dengan gairah menggarap serial Babad Tanah Jawa memakai bahasa Melayu. Marco merasa hidup dan menemukan modal politik, identitas, imajinasi, rasionalitas, dan nasionalisme dalam bahasa Melayu. Bahasa ini dihidupi dan digerakkan dalam produksi tulisan-tulisan jurnalistik (Medan Prijaji, Doenia Bergerak, Sinar Djawa, Sinar Hindia, Medan Moeslimin, Hidoep) dan sastra (Matahariah, Student Hidjo, Mata Gelap).
Girang bahasa Melayu ala Marco dijadikan klaim bagi Rudolf Mrazek (2006) untuk menjelaskan jalan modernitas dan pikat bahasa dalam membentuk kesadaran nasionalistik. Mrazek menduga bahwa bahasa Melayu bagi Marco adalah “bahasa pembuangan” dan “bahasa pengucilan”. Marco mengolah bahasa Melayu dalam kebebasan politik-kultural dan pencapaian semantik. Ikhtiar dan eksperimen bahasa menghasilkan ketidakstabilan atau kemapanan bahasa Melayu. Ulah ini mungkin sindiran telak atas impian Ophuijsen dan dikte kolonial dalam menciptakan masyarakat patuh melalui bahasa. Marco tampil mengguncang, mencurigai, meredefinisi, dan merancukan. Mrazek menyebut proyek bahasa Marco sebagai kepandaian menggores dan meretakkan segala polesan dan penghalusan (bahasa) di koloni. Bahasa Melayu direcoki oleh Marco dari kurungan tata bahasa, mata pelajaran, dan administrasi kolonial. Bahasa Melayu mesti bergerak di jalanan, membuat biografi nasionalistik, dan menyebar dalam deru modernitas. Bahasa Melayu pun menempuhi nasib sensasional berlumuran ideologi, utopia-kultural, dan dendam sejarah. Wartawan, pengarang, guru, dan aktivis tampil intensif mengolah bahasa Melayu dengan optimisme kendati kerap menemui dilema di persimpangan jalan.
Sejarah kita terbentuk dari sikap bahasa di persimpangan jalan. Bahasa Melayu telah mendefinisikan manusia, masyarakat dan negara dengan pelbagai pertaruhan identitas, nasionalisme, agama, imajinasi, dan rasionalitas. Bahasa Melayu lekas terpahami sebagai bahasa Indonesia dalam detik-detik bergerak historis-politis: mengandaikan tentang proyek keindonesiaan. Bahasa ini lekas bertaburan di sekolah, televisi, rumah, iklan, film, lagu atau pidato. Bahasa menjalar dan meresapi diri secara represif, persuasif dan impresif melalui imperatif negara dan kegirangan individual. Bahasa jadi ajang pendefinisian, medium penemuan dan pelenyapan pelbagai nilai, modal pemartabatan bangsa, dan jalan mengolah peradaban. Kita seolah menganut pandangan ini tapi salah tingkah saat menghidupi bahasa sendiri dalam godaan-godaan global. Kita tanpa sadar menginferiorisasi atau mematikan bahasa Indonesia untuk selebrasi globalisasi.
*) Bandung Mawardi, Pengelola Jagat Abjad Solo
Dijumput dari: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaminggu&kid=18&id=74648
Tidak ada komentar:
Posting Komentar